Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berupaya melaksanakan pembangunan berkelanjutan. salah satunya dengan mengoptimalkan pembangunan di Kampung.
Pelaksana tugas (plt) Kepala Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan (Bapelitbang) berau, Agus Wahyudi mengatakan, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakan dunia, yang harus dilakukan negara – negara di dunia. Dalam prosesnya, pembangunan berkelanjutan ini sekitar 74%-nya dilakukan di wilayah perkampungan.
“Sebenarnya untuk di daerah kita, SDGs ini sudah dilakukan. Hanya saja masih banyak kekurangan. Terlebih pada penekanan terhadap apa saja yang harus dilakukan,” ujarnya kepada Berau Post, kemarin (12/1).
Karena itu untuk mejalankan program tersebut, pihaknya coba melatih para aparat Kampung untuk bisa melakukan pembangunan sesuai amanah di SDGs. Bahkan, program ini sampai direncanakan di level kabupaten.
“Jadi ada sekitar 97 indikator tujuan SDGs yang memang harus dilakukan oleh Kabupaten,” jelasnya.
Sumber daya manusia (SDM) sebagai aparat kampung pun diharapkan bisa ditingkatkan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Karena selama ini, dari 97 indikator yang ada di SDGs belum 50% dilakukan. “Jadi memang harus bersama – sama dengan kampung kita lakukan,” katanya.
“Dalam pembangunan SDGs ini juga ada beberapa persyaratan, salah satunya itu memperhatikan kaidah – kaidah lingkungan, itu yang paling penting,” terangnya.
Kemudian lewat pemahaman dan pendampingan yang dilakukan, pihaknya berkeinginan agar bisa membantu aparatur kampung, memanfaatkan dana desa semakin terarah. “Seperti bagaimana perberdayaan ekonominya, bagaimana kami lakukan sanitasi, bagaimana tidak ada masyarakat miskin. Jadi, guiden-nya sudah ada di SDGs,” bebernya
Narton, Wakil ketua BPK Tanjung Batu mengatakan, perencanaan pembangunan kampung ini akan dilakukan pihaknya. Terlebih, di Kampung Tanjung Batu masih cukup banyak persoalan pembangunan yang masih harus ditangani.
“Terkadang pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat, itu kalau membangun infrastruktur, misalnya untuk perawatan bangunan kurang diperhatikan. Salah satu contohnya gedung serbaguna di Tanjung Batueks PON 2008 lalu. Sekarang sudah hancur percuma,” kata Narton
Mengenai persoalan itu, sejauh ini pihak aparaat Kampung setempat sudah berupaya berkoordinasi ke pihak terkait. Bahkan mengusulkan lebih baik diserahterimakan ke Kampung, agar Kampung bisa merawat melalui Dana Desa yang tersedia.
“Bukan hanya itu, pemerintah daerah juga ada membangun lapangan sepak bola. Dan juga sering kami koordinasi baik ke bagian aset hingg Dispora tentang pengelolaan lapangan sepak bola itu,” pungkasnya. (mar/arp)
ID